Jakarta, – 31 Agustus 2026, perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan guru kembali ditegaskan melalui kebijakan baru. Pemerintah membuka kesempatan bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai 2027.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menjelaskan bahwa kebijakan ini lahir dari kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait penataan status kepegawaian guru PPPK. Ada tiga hal pokok yang menjadi landasan. Pertama, guru PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh melalui mekanisme pengusulan instansi masing-masing, berlaku Januari 2027.
Kedua, guru PPPK akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS guru. Prosesnya dimulai pada 2027 dengan mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Mekanismenya melalui seleksi, bukan pengangkatan otomatis. Setiap peserta mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan bagi yang belum berhasil, statusnya tetap sebagai PPPK,” kata Qodari.
Ketiga, status kepegawaian guru akan ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Qodari menambahkan bahwa ketentuan mengenai penatausahaan kepegawaian dan penganggarannya akan diatur lebih lanjut.
Selain penataan status, pemerintah juga membuka pengadaan guru untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kesempatan ini terbuka bagi pelamar umum, baik lulusan baru maupun mereka yang telah lama mengabdi, selama memenuhi persyaratan.
“Melalui penataan ini, pemerintah ingin memastikan status dan jenjang karier guru berjalan dalam satu kerangka nasional yang utuh,” ujar Qodari.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar administrasi kepegawaian. Pemerintah ingin memberikan kepastian dan keberlanjutan bagi guru dalam mengabdi, sekaligus memperkuat reformasi tata kelola pendidikan.
“Setiap langkah yang memperkuat posisi guru, sejatinya merupakan investasi bagi masa depan anak-anak Indonesia,” tutup Qodari.
