Sukabumimubarokah.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dan tidak biasa dalam merespons bencana banjir serta longsor yang melanda Desa Loji dan Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan penanganan warga terdampak akan dilakukan dengan pendekatan baru yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Dedi menegaskan bahwa rumah-rumah warga yang terdampak kerusakan, baik berat maupun ringan, tidak akan ditangani dengan pola tambal sulam. Bangunan yang berada di kawasan rawan bencana lanjutan dipastikan akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman melalui program relokasi permanen.
Menurut Dedi, Pemprov Jabar memilih membangun kawasan permukiman baru bagi warga yang selama ini tinggal di zona berisiko tinggi. Kebijakan tersebut diambil demi menghindari ancaman banjir dan longsor yang dapat terulang sewaktu-waktu.
Seluruh proses pembangunan hunian di lokasi relokasi, lanjut Dedi, akan menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanpa membebani masyarakat korban bencana.
Tak hanya itu, Dedi juga memutuskan menghentikan penggunaan tenda pengungsian yang selama ini lazim digunakan saat bencana. Ia menilai metode tersebut kurang layak bagi kenyamanan warga, terutama untuk masa pemulihan yang tidak singkat.
Sebagai alternatif, warga diminta untuk sementara tinggal bersama keluarga, kerabat, atau menyewa rumah. Pemerintah provinsi pun akan menyalurkan bantuan dana sewa atau kontrak rumah bagi para korban hingga hunian permanen siap ditempati.
Bantuan biaya sewa tersebut diproyeksikan mampu menopang kebutuhan tempat tinggal warga hingga satu tahun ke depan, sembari menunggu proses pembangunan permukiman baru rampung.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait kerusakan lingkungan yang dinilai menjadi salah satu pemicu bencana.
Ia menekankan pentingnya penertiban aktivitas yang merusak alam.
Dedi meminta seluruh praktik galian tanpa izin serta pembalakan hutan dihentikan tanpa kompromi.
Bahkan, aktivitas tambang yang memiliki izin resmi namun berpotensi memicu bencana juga diminta untuk segera dilaporkan agar dapat dilakukan penghentian sementara.
Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan ekonomi apa pun, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
NA
