Keluhan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sempat mengaku kesulitan menghubungi Bupati Sukabumi, Asep Japar, akhirnya mendapat klarifikasi dari pihak yang dekat dengan sang bupati. Rafi Nasution, Kuasa Hukum Korpri Kabupaten Sukabumi, menegaskan bahwa persoalan tersebut murni bersifat teknis, bukan karena sikap mengabaikan.
Menurut Rafi, kondisi telepon genggam Bupati Asep Japar sering kali nonaktif saat sedang diisi daya, dalam rapat, atau ketika beristirahat. Namun, ia memastikan bahwa setiap panggilan dan pesan yang masuk tetap direspons, terutama jika bersifat mendesak.
“Handphone sedang nonaktif, sedang dicas. Biasanya kalau sudah aktif kembali, langsung ditelpon balik. Hampir ratusan pesan masuk ke nomor pribadi. Intinya, Pak Asep selalu respon terhadap keluhan, hanya mungkin masalah teknis karena tidak semua pesan bisa langsung dibalas,” ujar Rafi pada Rabu (27/8/2025).
Rafi juga menegaskan bahwa Bupati Asep Japar tidak pernah mengabaikan panggilan penting, apalagi yang berkaitan dengan tugas pemerintahan atau komunikasi dari seorang gubernur.
“Kalau beliau selesai dalam suatu tugas atau acara, telepon yang sifatnya urgen, mendesak, apalagi dari seorang Gubernur, pasti akan ditelpon balik,” tambahnya.
Kebiasaan mematikan ponsel saat mengisi daya atau menghadiri rapat, lanjut Rafi, memang kerap menimbulkan kesan sulit dihubungi. Namun, ia memastikan bahwa setelah ponsel kembali aktif, Bupati Asep Japar langsung menindaklanjuti panggilan dan pesan yang tertinggal.
Tak hanya itu, Rafi juga menekankan bahwa hubungan antara Gubernur Dedi Mulyadi dan Bupati Asep Japar tetap terjaga dengan baik. Bahkan, menurutnya, perhatian Gubernur terhadap Kabupaten Sukabumi sangat besar.
“Yang jelas, setelah handphone Bapak aktif dan ada panggilan tak terjawab serta WhatsApp dari Pak Gubernur, Bapak sudah menghubungi kembali dan sudah clear. Bahkan, ada bukti video tim dari Kabupaten yang menunjukkan beliau langsung merespons,” ungkap Rafi.
Ia pun menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa isu komunikasi yang sempat mencuat hanyalah persoalan teknis semata.
“Dengan demikian, isu sulitnya komunikasi antara Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sukabumi lebih disebabkan kendala teknis semata, bukan karena adanya unsur kesengajaan,” pungkasnya.
