Sukabumi kembali diguncang oleh kabar pilu. Reni Rahmawati (24), perempuan muda asal Kampung Cibatu, Kecamatan Cisaat, diduga menjadi korban sindikat perdagangan manusia internasional setelah berangkat ke Cina pada Mei 2025. Harapan akan gaji besar yang dijanjikan berubah menjadi mimpi buruk. Reni dikabarkan dikurung, dieksploitasi secara seksual, tidak menerima upah, bahkan keluarganya diminta menyiapkan uang sebesar Rp200 juta untuk memulangkannya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, angkat suara dengan nada tegas dan penuh empati. “Kejadian ini menyayat hati. DPRD menegaskan sikap tegas menolak segala bentuk perbudakan modern. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat harus bertindak cepat agar Reni bisa kembali dengan selamat,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Budi menjelaskan bahwa DPRD telah menerima laporan resmi dari keluarga korban, termasuk dokumen pengaduan yang disampaikan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi. Berdasarkan laporan tersebut, DPRD mendorong Pemkab Sukabumi untuk segera mengambil langkah konkret.
“Kami meminta Disnakertrans tidak pasif. Koordinasi harus dibangun dengan BP2MI, Kemenlu, aparat kepolisian, dan lembaga lain. Tujuannya satu, memastikan Reni bisa dipulangkan secepatnya,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada pemulangan korban, DPRD juga menyoroti lemahnya regulasi daerah dalam melindungi pekerja migran. Menurut Budi, aturan yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan modus perekrutan ilegal yang semakin kompleks.
“Peraturan yang ada jelas perlu diperbarui. Jika dibiarkan, celah ini terus dimanfaatkan para sindikat. DPRD siap melakukan pembahasan ulang agar payung hukum lebih kokoh,” kata Budi.
Ia menekankan pentingnya pengusutan rantai perekrutan secara menyeluruh. “Sponsor lokal, calo, hingga jaringan lintas daerah yang menyambungkan ke luar negeri harus diungkap. Tanpa itu, kasus serupa akan terus berulang,” tandasnya.
DPRD, lanjut Budi, berkomitmen penuh untuk mengawal keluarga korban, termasuk dalam advokasi hukum dan administrasi. Bahkan, DPRD mendorong pemerintah daerah agar menyiapkan dana darurat khusus untuk membantu pekerja migran yang menjadi korban TPPO.
“Bagi kami, ini bukan sekadar kasus individu, tapi darurat kemanusiaan. Dukungan penuh harus diberikan, baik dari sisi hukum maupun pembiayaan. Kami ingin Reni segera kembali dan trauma yang dialami bisa ditangani,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Budi mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri yang tidak jelas asal-usulnya. “Keselamatan jauh lebih penting daripada janji manis yang berujung petaka. DPRD akan terus mengawal sampai Reni kembali ke tanah air dengan selamat,” tegasnya.
