Sukabumi – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi yang juga Ketua Fraksi PKS, Hj. Leni Liawati, S.Si., menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai harus menjadi prioritas pemerintah daerah, mulai dari jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin hingga pembangunan infrastruktur jalan.
Hal itu disampaikan Leni usai mengikuti rapat gabungan bersama pimpinan DPRD dan komisi terkait pembahasan arah kebijakan pembangunan menuju 2027. Dalam forum tersebut, DPRD mengaku telah mengantongi sejumlah bahan dan usulan strategis, namun meminta pemerintah memberikan kepastian program yang benar benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Yang paling utama adalah jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin. Saat ini karena belum Universal Health Coverage (UHC), warga yang sakit tidak bisa langsung mengaktifkan BPJS dan harus menunggu hingga tanggal tertentu. Kondisi ini tentu menyulitkan,” ujar Leni.
Ia menjelaskan, meski sempat ada inovasi melalui skema bantuan menggunakan SKTM, kenyataannya masih terbentur aturan desil. Warga yang masuk kategori desil 6 hingga 10 tidak bisa menerima bantuan, sehingga berpotensi tidak mendapatkan layanan kesehatan secara optimal.
“Kami ingin ada gambaran jelas dari pemerintah, minimal untuk 2026 seperti apa penanganannya. Kalau bisa dituntaskan tahun ini, maka 2027 tinggal melanjutkan. Syukur syukur UHC bisa diaktifkan kembali,” tegasnya.
Selain kesehatan, Leni juga menyoroti banyaknya usulan pembangunan jalan dari desa. Menurutnya, persoalan infrastruktur hampir pasti menjadi pertanyaan utama masyarakat saat anggota dewan turun reses.
“Kami agak kaget karena mayoritas usulan desa adalah perbaikan jalan. Ini harus disiapkan jawabannya, karena saat bertemu warga pertanyaan mereka pasti seputar itu,” katanya.
Ia pun meminta adanya regulasi baru agar bantuan pembangunan jalan lingkungan tidak hanya difokuskan pada tujuh kecamatan tertentu atau kawasan kumuh saja, melainkan dapat diakses seluruh desa di Kabupaten Sukabumi.
“Para kepala desa sering mempertanyakan kenapa jalan lingkungan tidak bisa dibantu. Ketika diusulkan justru ditolak karena masih memakai aturan lama. Mudah mudahan ke depan ada kebijakan yang membuka ruang lebih luas,” ucap Leni.
Terkait arah pembangunan 2027 yang akan berfokus pada penguatan agroindustri dan pariwisata, Leni berharap program besar tersebut dibarengi dengan implementasi nyata di sektor sosial, termasuk penguatan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2020.
“Saya belum melihat implementasi yang signifikan. Padahal ini masuk dalam poin sosial humaniora. Pemerintah perlu menjelaskan langkah konkret agar perda tersebut benar benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, ia juga menyoroti masih terbatasnya wilayah penerima bantuan peternakan. Beberapa kecamatan seperti Simpenan dan Bantargadung disebut belum sepenuhnya tersentuh program.
“Untuk 2027 kami berharap bantuan tidak lagi dibatasi wilayah. Semua kecamatan harus punya kesempatan yang sama,” katanya.
Leni turut meminta evaluasi terhadap capaian proyek prioritas 2025, khususnya program beasiswa. Meski beasiswa untuk tingkat SD dan SMP telah berjalan, beasiswa sarjana bagi keluarga petani dan buruh migran dinilai belum terealisasi.
“Program itu penting untuk meningkatkan kualitas generasi muda dari keluarga kurang mampu. Kami minta ada kejelasan apakah akan dimasukkan kembali pada 2026 dan 2027,” pungkasnya.
NA
