Sukabumi – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan pentingnya memastikan setiap rupiah dalam APBD Tahun Anggaran 2027 memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, ia menekankan bahwa anggaran harus benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja Komisi II DPRD bersama sejumlah perangkat daerah di Aula Kantor Dinas Perhubungan, Kecamatan Cikembar, Selasa (6/10/2026).
DPRD Kawal Pembahasan Lintas Komisi
Kehadiran Budi dalam rapat tersebut menjadi bagian dari pengawalan DPRD terhadap penyusunan RAPBD 2027. Selanjutnya, ia menyebut pembahasan anggaran harus berjalan menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan sekaligus kondisi fiskal daerah.
Menurut Budi, ia tidak hanya memantau pembahasan di Komisi II. Bahkan, ia berupaya hadir dalam rapat kerja komisi lainnya agar arah pembahasan anggaran tetap sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi.
“Bukan hanya Komisi II, semua komisi saya coba datangi dalam rapat-rapat kerja ini,” ujar Budi.
Anggaran Harus Relevan dengan RPJMD
Ia menekankan pembahasan RAPBD oleh Komisi I hingga Komisi IV harus menghasilkan program yang relevan dengan persoalan masyarakat. Oleh karena itu, setiap usulan dari perangkat daerah harus memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi.
Budi juga mengingatkan agar keterbatasan keuangan daerah tidak mengurangi kualitas pelayanan dan pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah daerah dan DPRD semakin selektif menentukan program prioritas.
“Saya ingin memastikan bahwa APBD 2027 ini pro terhadap kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Postur APBD Rp4,1 Triliun Harus Optimal
Terkait kemampuan fiskal, Budi menyampaikan gambaran sementara postur APBD Kabupaten Sukabumi masih di angka sekitar Rp4,1 triliun. Hingga saat ini, belum terlihat perubahan besar terhadap nilai tersebut, sementara proses pembahasan APBD Perubahan masih berlangsung.
Dalam rapat bersama perangkat daerah, DPRD mendorong agar pemerintah menggunakan anggaran secara optimal. Selain itu, program yang mendapat alokasi anggaran harus memiliki target dan manfaat yang jelas sehingga tidak berhenti pada aspek penyerapan anggaran semata.
“Rapat kerja komisi ini memastikan komisi-komisi dengan mitra kerjanya bagaimana perangkat daerah bisa mengoptimalkan anggaran yang ada,” katanya.
Harapan APBD Jawab Kebutuhan Warga
Budi berharap pembahasan RAPBD 2027 mampu menyusun skala prioritas yang benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Aspirasi dan berbagai persoalan masyarakat, menurutnya, harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah belanja daerah.
Dengan pengawalan tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi berharap APBD 2027 menjadi instrumen efektif untuk mendukung pencapaian target pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya, apa yang menjadi target pembangunan daerah bisa tercapai dan berbagai kebutuhan masyarakat dapat direspons melalui program yang ada,” pungkasnya.
