Jakarta, 27 Juli 2026 – Kasus robohnya SDN Kebayoran Lama Selatan 09 sejak 2024 kembali jadi sorotan. Gedung sekolah yang ambruk dua tahun lalu baru akan dibangun kembali tahun ini, memunculkan beragam narasi di media sosial. Sebagian pihak menuding keterlambatan revitalisasi akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat maupun pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Namun, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, menolak anggapan tersebut. Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung DPRD, Senin (27/7/2026), ia menegaskan bahwa DPRD tidak pernah membahas pengurangan anggaran pendidikan maupun kesehatan akibat kebijakan efisiensi.
“Saya juga sedih melihat di media sosial, di pemberitaan, masalah kasus SDN 09 ini. Seolah-olah diarahkan bahwa ini adalah kesalahan dari pemerintah pusat. Gara-gara nyalahin DBH, nyalahin efisiensi. Padahal kita di DPRD DKI Jakarta enggak pernah membahas masalah efisiensi pengurangan anggaran atau apa pun itu, khususnya kepada anggaran pendidikan dan kesehatan,” kata Yudha, Senin, dikutip dari Kompas.com.
Dorongan untuk Akui Kesalahan
Yudha meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berani mengakui jika memang ada kesalahan internal dalam mengelola program revitalisasi.
“Kalau ada mismanajemen, kalau ada kesalahan dari internal, kalau ada kesalahan dari Pemerintah DKI Jakarta, ya diakui saja salah. Enggak apa-apa, bagus kok. Jangan nyalahin ke pihak yang lain,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat yang saat ini tengah menjalankan program revitalisasi sekolah berskala besar. Menurutnya, sekolah-sekolah di Jakarta yang belum tercover APBD bisa diusulkan agar masuk program pusat.
“Daripada saling menyalahkan, kenapa tidak kolaborasi? Kalau pemerintah pusat punya program revitalisasi sekolah, kenapa enggak Pemerintah DKI Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah pusat?” ucap Yudha.
Rencana Renovasi 22 Sekolah
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut rencana renovasi 22 sekolah negeri sempat tersendat akibat pemotongan DBH dan kebijakan efisiensi anggaran. Dari jumlah itu, hanya tujuh sekolah yang sudah memiliki alokasi anggaran tahun ini.
“Kemarin saya mengadakan rapat, hadir Ibu Kepala Dinas Pendidikan, dari 22 yang direncanakan untuk dibangun di tahun 2026 ini, hanya 7 yang kemudian sudah teralokasi anggarannya. Kenapa terjadi ini? Karena ada pemotongan DBH, efisiensi, dan sebagainya,” kata Pramono saat meninjau SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jumat (24/7/2026).
Meski terbatas, Pramono menambahkan empat sekolah ke daftar prioritas pembangunan karena kondisinya dinilai sangat memprihatinkan. Selain SDN 09 Kebayoran Lama Selatan, sekolah lain yang segera dibangun adalah SMA Negeri 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, serta SDN dan TK Negeri Papango 01.
“Kenapa harus dibangun sekarang juga? Karena memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan,” ujar Pramono.
