Jakarta, 23 September 2026 – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat. Kebijakan itu mencakup jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi negeri.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9).
Untuk Informasi Lainnya di Sukabumimubarokah.id, silahkan di Klik tautan ini
Penekanan Pendidikan Gratis Dasar hingga Menengah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan Presiden memberikan penekanan khusus terhadap layanan pendidikan gratis di jenjang dasar dan menengah, termasuk TK.
“Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Sehingga, itu yang perlu kami tekankan,” kata Abdul Mu’ti dalam konferensi pers seusai rapat terbatas.
Pemerintah membahas penguatan kebijakan tersebut melalui optimalisasi instrumen pendanaan yang sudah ada. Instrumen itu meliputi Bantuan Operasional Sekolah dan Program Indonesia Pintar.
Pemerintah Bentuk Ditjen Khusus untuk Pesantren
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan dukungan pemerintah terhadap pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren. Ia menyebut Presiden telah menerbitkan surat keputusan tentang pembentukan direktorat jenderal baru di Kementerian Agama.
“Ini untuk mewadahi secara khusus pondok pesantren yang dikenal dengan Ditjen Pesantren,” kata Nasaruddin.
Ia berharap kelembagaan baru tersebut membawa kebijakan dan dukungan baru bagi pesantren.
“Insyaallah diharapkan ke depan pondok pesantren mendapatkan hal-hal positif baru dibandingkan dengan sebelumnya,” ucapnya.
Skema Gratis Kuliah di PTN Mulai Dihitung
Di jenjang perguruan tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menyiapkan skema untuk merealisasikan arahan Presiden terkait kuliah gratis di PTN.
“Sesuai arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” kata Brian.
Ia menjelaskan pemerintah sudah mulai menghitung kebutuhan anggaran jika biaya pendidikan di PTN digratiskan.
“Beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” pungkasnya.
Rapat terbatas tersebut menjadi penanda keseriusan pemerintah memperluas akses pendidikan gratis secara menyeluruh, dari jenjang paling dasar hingga perguruan tinggi.